Oleh: H. Dian Surahman
(Ketua Umum DPP Fast Respon Indonesia Center / FRIC)
Polrifastrespon.com | TANGERANG — Kebebasan menjalankan ibadah dengan tenang dan aman adalah hak mendasar setiap warga negara yang dijamin sepenuhnya oleh undang-undang. Namun, di tengah dinamika masyarakat yang beragam, perbedaan pandangan hingga potensi gesekan sosial kerap tak terelakkan. Peristiwa yang terjadi di Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, baru-baru ini menjadi ujian sekaligus cermin penting tentang bagaimana potensi konflik kemasyarakatan harus dikelola secara bijak dan dewasa.
Dewan Pimpinan Pusat Fast Respon Indonesia Center (DPP FRIC) memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepolisian Resor Kota (Polresta Tangerang), Pemerintah Daerah, serta seluruh unsur masyarakat yang bergerak cepat dan responsif. Langkah kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Kapolresta Tangerang, Kombes Pol. Indra Waspada Amirullah, mencerminkan sosok pemimpin yang hadir di tengah masyarakat, menghendaki kedamaian, serta mengutamakan penghormatan atas hak-hak beribadah setiap warga.
Musyawarah sebagai Jalan Utama
Langkah Polresta Tangerang yang mengedepankan pendekatan restoratif (restorative justice) dan dialog inklusif membuktikan bahwa keamanan wilayah tidak hanya dibangun di atas tindakan represif. Keamanan sejati tumbuh dari ruang musyawarah yang menghargai keberagaman.
Dalam situasi kerawanan sosial, tugas utama kepolisian adalah menjaga kondisi tetap kondusif, mencegah benturan antarkelompok, dan memberikan perlindungan yang seimbang. Kesepakatan damai yang dicapai oleh para pihak di Rajeg menunjukkan kedewasaan berorganisasi dan bermasyarakat ketika ruang komunikasi dibuka secara transparan dan berkeadilan.
Pilihan untuk bermusyawarah bukanlah bentuk kompromi yang melemahkan, melainkan bentuk kesadaran kolektif bahwa kerukunan sosial jauh lebih berharga daripada memelihara perselisihan. Ketika semua pihak mau duduk bersama, potensi eskalasi konflik yang lebih luas dapat diredam sejak dini.
Penegakan Hukum dan Kamtibmas yang Seimbang
Mendorong dialog dan perdamaian bukan berarti mengabaikan aturan hukum yang berlaku. Penanganan persoalan sosial tetap harus mengacu pada regulasi formal. Namun, dalam merawat Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (Kamtibmas), keberhasilan aparat kepolisian juga diukur dari kemampuannya mencegah letupan kecil agar tidak berkembang menjadi ancaman keamanan yang sistematis.
Hadirnya kepolisian sebagai fasilitator dan penjamin keamanan memastikan bahwa:
Kegiatan ibadah warga terfasilitasi dengan baik tanpa rasa cemas, prasangka, atau intimidasi.
Masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan tenang serta saling menghormati hak sesama.
Tidak ada kelompok yang merasa tersisih atau diposisikan saling berhadapan secara konfrontatif.
Merawat Toleransi, Menolak Provokasi
Penyelesaian masalah di Rajeg seyogianya menjadi ikhtiar dan pembelajaran berharga bagi daerah lain. Kehadiran negara—melalui kepolisian dan pemerintah daerah—tidak hanya dibutuhkan saat konflik telah pecah, melainkan wajib hadir secara aktif sejak dini sebagai perekat kerukunan dan pencegah (preventif) keretakan sosial.
Pada akhirnya, keamanan lingkungan yang berkelanjutan membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Penghormatan terhadap perbedaan, kepatuhan pada aturan hukum, serta ketahanan terhadap isu-isu provokatif—baik di media sosial maupun lingkungan sekitar—adalah kunci utama.
DPP FRIC mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama merawat Rajeg dan Kabupaten Tangerang agar tetap menjadi rumah yang aman, damai, ramah, dan saling menghormati bagi kita semua.
