Akhir-akhir ini Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan di duga Jarang ngantor dan diduga jadi makelar Anggaran Dinas Lain, Saat tim patroli 88 dan Fast Respon datang untuk Konfirmasi ke Kadis, kebetulan kadis tidak Ada di kantor, menurut stapnya selalu bilang Lagi keluar kota. jawab begitu, Team Fast Respon dan Patroli88 pun sedikit Tidak Percaya akhirnya menunggu berikutnya lagi tim Fast Respon dan Patroli88 datang lagi dari jam.7 00 wib sampai jam 3.00 Wib kadispun masih keterangan yang sama tidak ada di kantor.
Hingga berkali kali Patroli88 dan Fast Respon menemui namun Kadis pun selalu tidak ngantor, bahkan telpon selulernya juga sulit dihubungi apakah kadishub jangan- jangan menghindar, sehingga kami berangapan seperti itu, menghindar dari awak media Kadishub di duga banyak masalah, menurut informasi di lapangan yang beredar diduga mengurus Anggaran di Dinas lain.
Ketua DPW PW Fast Respon D Hardening angkat Bicara Kami meminta kepada Bupati atau Sekda Juga BKPSDM untuk meninjau kembali atau memantau kinerja Kadishub yang mana jarang ada di kantor perlu di adakanya sidak dari pemda sebagai tupoksi nya.
Petayaanya.? apakah Seorang Kadishub bisa di perbolehkan mengatur anggaran dinas lain sementara anggaran di dinas kadishub sendiri gak di urus, dengan masuknya anggaran sekarang yang sangat pantastis nilainya di kisaran 117 Miliar malah kadishub mengurus anggaran dinas lain, saat tim kami kelarifikasi ke salah satu kadis,” benar adanya Ini anggaran kawalan pa kadishub jadi saya harus konfirmasi dulu ke beliau ujar salah satu kadis saat di konfirmasi.”
Pantauan dilapangan dan menurut sumber yang tidak mau namanya di sebutkan Kadishub sudah MOU anggaran dengan Kadisdik.
Lucunya anggaran Perubahan Tahun 2023 yang mengawal adalah Kepala Kadishub itupun Menurut Uca. pertayaanya simpel, menurut salah satu Stap bahwa diduga Kadishub sudah menguasai mungkin sudah merasa jadi Kadisdik beneran ujarnya.
Fast respon dan patroli88 mengangap kejanggalan tersebut menjadi tranding topik pada akhirnya di lapangan dan kami terus mencari kebenaran tersebut sehingga kami menanyakan ke bappeda propinsi bahwa anggaran tersebut adalah anggaran murni usulan dinas dan bidang masing-masing dengan data yang kami bawa.
(Red)
