Jakarta _ Polrifastrespon.com | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., dalam ceramahnya pada hari Rabu (2/6) di Ruang Gajah Mada Lemhannas RI memaparkan arah kebijakan Sistem Manajemen Nasional (Sismennas), dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Paparan ini disampaikan di hadapan peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan 25 dan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 68.
Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. -menyampaikan bahwa kegiatan kuliah umum ini merupakan salah satu kegiatan utama Lemhannas RI yang diikuti oleh seluruh peserta pendidikan dan civitas akademika baik Tenaga Pengajar, Pengkaji, Profesional serta pejabat di lingkungan Lemhannas RI.
“Pada kesempatan ini penting bagi kita untuk mendalami apa yang Beliau (Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S.) sampaikan, terutama yang terkait Asta Cita tersebut yang kami rumuskan dalam kuliah umum ini dengan tema Sistem Manajemen Nasional dalam Penerapan Digitalisasi Pemerintahan,” ungkap Gubernur Lemhannas RI.
Memulai ceramahnya Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S. kembali mengingatkan amanat UUD 1945, terkait komitmen negara menjamin kesejahteraan sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga.
Prinsip ini memberikan dasar hukum dan moral bagi perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial.
“Kita sudah sering mendengarnya, namun dalam praktiknya masih kurang, padahal kalau ini dilakukan, tidak ada satu alasan pun ada orang yang tidak cukup makan,” ungkapnya.
Melihat hal tersebut, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S. mengajak seluruh peserta P3N Angkatan 25 dan P4N Angkatan 68 untuk mewujudkan Sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang diterjemahkan ke dalam lima indikator utama pembangunan yang mencerminkan kemajuan ekonomi, sosial, lingkungan, serta posisi strategis Indonesia di panggung internasional.
“Dari sisi ekonomi, target pendapatan per kapita Indonesia ditetapkan setara dengan negara maju, yaitu mencapai USD 30.300 pada tahun 2045, naik signifikan dari baseline tahun 2025 yang berada pada kisaran USD 5.500–5.520 pencapaian target tersebut memerlukan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6–7% per tahun.
Dua skenario proyeksi menunjukkan: dengan pertumbuhan 6%, Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah pada 2041; sedangkan pertumbuhan 7% dapat mempercepat pencapaian menjadi 2038.,” jelasnya.
Seluruh komponen dirancang memastikan pelaksanaan pembangunan nasional berjalan selaras, terpadu, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2025–2029, Bappenas merumuskan delapan strategi utama yang bersinergi dengan deregulasi perizinan serta sinkronisasi kebijakan fiskal-moneter pro-pertumbuhan.
Strategi tersebut mencakup: a) Peningkatan produktivitas menuju swasembada pangan, energi, dan air; b) Industrialisasi (hilirisasi) berfokus pada sektor padat karya, orientasi ekspor, dan keberlanjutan; c) Pengembangan ekonomi biru dan hijau; d) Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan baru; e) Optimalisasi peran kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan; f) Transformasi digital melalui penguatan SDM digital, digitalisasi layanan publik, dan riset teknologi strategis; g) Peningkatan investasi asing langsung (FDI) berorientasi ekspor dan investasi non-APBN; dan h) Pengalihan belanja negara untuk program produktif (makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, penurunan stunting).
Dalam kesempatan yang sama Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S. juga menyampaikan adanya amanat digitalisasi pemerintahan dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 menegaskan pentingnya transformasi tata kelola negara yang cerdas, efisien, transparan, dan akuntabel.
Program “Pemerintah Digital” ditetapkan sebagai prioritas nasional dengan sasaran menciptakan layanan publik inklusif dan efisien melalui empat pilar: a) Mewujudkan tata kelola cerdas dan responsif; b) Meningkatkan akses dan kualitas layanan publik; c) Memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan dan perencanaan; dan d) Membangun pemerintahan digital berbasis transparansi dan akuntabilitas.
Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S. menutup ceramahnya dengan mengutip Ir. Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia menekankan arti penting perencanaan bagi kemajuan bangsa.
Pernyataan ini menekankan pentingnya visi dan kesadaran kolektif dalam menata masa depan bangsa. “Saya hanya berdoa semoga saat itu terjadi, saya berharap bapak dan ibu menjadi bagian dari kemajuan dan kebangkitan Indonesia,” pungkasnya.
