PONTIANAK – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto berkomitmen akan memerangi pertambangan emas ilegal (pertambangan emas tanpa izin/PETI) di Kalbar. Menurutnya, selain merusak lingkungan, pertambangan emas ilegal juga menyumbang tingkat kematian dan berdampak negatif terhadap kesehatan, terutama stunting.
“Coba dibayangkan, untuk proses pemurnian emas itu diperlukan zat-zat kimia. Sudah tentu itu akan masuk ke dalam tubuh. Belum lagi air yang terkontaminasi oleh zat kimia lalu kita konsumsi akan berdampak pada kesehatan,” kata Pipit dalam Silaturahmi Kamtibmas bersama Awak Media di Grand Hotel Mahkota Pontianak, Kamis (20/7) pagi. Menurutnya, salah satu penyebab stunting adalah mengonsumsi air yang tidak bersih dan makanan yang tidak sehat.
Oleh karena itu, praktik pertambangan emas ilegal dinilai harus dihentikan. Namun demikian, upaya penghentian praktik tersebut perlu dibarengi dengan solusi, yakni mengalihkan pertambangan yang ilegal ke pertambangan legal agar mudah diawasi. “Tapi harus sabar karena prosesnya panjang,” ujar Pipit.
Pada kesempatan itu, mantan Direktur Tipiter Polri itu juga menyinggung soal penegakan hukum. Menurutnya, penegakan hukum jangan hanya berbicara mengenai kepastian, tetapi harus berbicara mengenai manfaatnya terlebih dahulu. Setelah itu baru keadilan dan kepastian.
“Kalau semua pelaku pertambangan emas ilegal itu dipenjara, kira-kira bisa nggak mengembalikan kerugian negara? Pasti tidak bisa. Untuk itu, perlu adanya solusi,” katanya.
Demikian juga dengan kasus-kasus yang lain, khususnya kasus yang bisa diselesaikan dengan cara restorative justice. “Negara sudah mengeluarkan banyak uang untuk memberi makan orang-orang di penjara. Angkanya tidak main-main (mencapai triliunan setahun),” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Pipit juga menyinggung persiapan dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, jika pemilu 2024 berhasil dan lancar maka dapat menjadi pemilu yang berkualitas dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemilu-pemilu berikutnya
Keberhasilan pemilu juga dinilai akan berpengaruh dalam perekonomian Indonesia ke depan. Sebaliknya, jika pemilu gagal, maka akan terjadi perpecahan dan kemunduran demokrasi.
“Prinsip kerja yang dicanangkan kepada personel yakni responsif, di mana harus merespon segala permasalahan. Partnership sehingga harus membangun kolaborasi, dan solutif dalam memecahakan berbagai permasalahan di tengah masyarakat,” jelasnya.
Irjen Pipit meminta para awak media agar ikut mengawal program-program yang telah dikeluarkan, yakni program Polri Presisi Peduli Stunting yang menduduki peringkat kedelapan, permasalahan PETI, dan penerimaan anggota Polri.
“Dalam rekrutmen Polri tidak boleh main-main dan harus benar-benar orang terpilih, baik dari segi rohani maupun jasmani, serta benar-benar memiliki kemampuan sehingga dalam hal ini kami harap dapat dikawal betul,” bebernya