JAKARTA – Pengamat Kepolisian Irjen Pol (Purn) Sisno Adiwinoto menilai Rencana penerbitan Peraturan Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional (PERPRES tentang DKN), perlu dihentikan pembahasanya atau pembatalan penerbitannya. Menurutnya penerbitan Perpres tersebut tidak ada urgensi kepentingan dan manfaatnya.
“Hal tersebut sudah terlihat dari cukup lamanya proses pembahasan Perpres tentang DKN ini dan banyaknya penolakan dari elemen masyarakat sejak dari awal pembahasannya. Dan sudah semestinya bila Polri tidak setuju atau menolak rencana diterbitkanya Perpres tentang DKN ini,” ungkap Sisno dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).
Dirinya menyebut ada 9 hal yang perlu menjadi pertimbangan untuk pembatalan penerbitan Perpres DKN tersebut.
Pertama, sangat jelas disebutkan dalam Pasal 30 UUD 1945 disebutkan tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), bahwa TNI dan Polri sebagai Kekuatan Utama Pertahanan dan Keamanan dengan pelibatan Rakyat sebagai Kekuatan Pendukung.
“Penegasan Sishankamrata *dalam klausula Pasal 30 UUD 1945 tersebut, secara filosofis dan konstitusional dimaksudkan dan ditujukan untuk mengantisipasi dan menjawab segala bentuk ancaman* (militer, non militer dan hybrida), baik yg datangnya dari dalam maupun dari luar negeri,” jelasnya.
Kemudian atas dasar itu pula, berturut – turut sudah terbit beberapa UU Organik yang terbit atas perintah Pasal 30 UUD 1945 tersebut yaitu UU No 2/2002 tentang Polri, UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34 / 2004 tentang TNI, dan UU No. 23 / 2019 tentang PSDN.
“Yang mana semua UU tersebut sudah menjawab bangunan Sishankamrata sesuai Pasal 30 UUD 1945, juga pada tataran emperikal sudah terbangun sinergitas dan harmonisasi dalam pelaksanaannya. Dimana Kekuatan Utama TNI di Bidang Pertahanan dan POLRI di Bidang Keamanan sesuai dengan tugas wewenangnya masing- masing dan Rakyat sebagai Kekuatan Pendukung,” tuturnya.
Ketiga, lanjut dia, adanya draft Perpres DKN yang mengatur tentang institusi kenegaraan yang bersifat penunjang (auxialiary state organ), selain tidak tepat diatur dalam bentuk Peraturan Presiden harus dalam bentuk Undang-Undang, juga akan sangat mengganggu bangunan Sishankamrata yang sudah aplicable.
“Sehingga Perpres ini potensial akan mendatangkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari. Apalagi nampaknya Perpres DKN ini merupakan pintu masuk untuk menggolkan RUU Kamnas yang ditolak sejak tahun 2007,” jelasnya.
Keempat, jika yang menjadi latar belakang dibuatnya draft Perpres tentang DKN berkenaan dengan masalah koordinasi, menurutnya tidak harus diselesaikan dengan menerbitkan (draft) Perpres, melainkan harus dicari penyebab tidak maksimalnya koordinasi yg berjalan selama ini.
“Mungkin perlu menjadi perhatian kita tentang *prinsip proporsional dan profesional*, juga egosektoral terkait masih adanya pihak-pihak yang ingin menjadi *to have more*, tetapi kurang mau untuk menjadi “to be more*,” terangnya.
Yang kelima, dari pengamatannya, Substansi (draft) Perpres DKN tersebut, selain menimbulkan banyak ambiguitas, norma pasal yang ada di dalamnya dan inkonsistensi pasal yang satu dengan pasal yang lain, juga dapat dipastikan akan menimbulkan relatif banyaknya masalah hukum dikemudian hari.
“Keenam, bahwa urusan Kamdagri yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan erat dengan kamtibmas saat ini telah menjadi urusan yang diselenggarakan oleh POLRI sebagai alat negara di bidang keamanan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri,” tambahnya.
Dalam UU yang sama di Pasal 9 ayat (1) telah mengatur bahwa “KapoIri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian”.
“UU tersebut memang tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa adanya kewenangan Polri untuk menyusun atau merumuskan kebijakan. Namun dalam memahami konstruksi norma hukum mengenai kewenangan untuk “menetapkan kebijakan” maka secara harfiah dapat dipahami bahwa perumusan kebijakan juga sudah terkandung di dalam makna penetapan kebijakan,” jelasnya lebih lanjut.
Jika kewenangan tertinggi untuk menetapkan kebijakan sudah diberikan kepada Polri maka konsekuensi hukumnya ialah kewenangan untuk merumuskan kebijakan tentu sudah menjadi bagian dari proses penetapan kebijakan tersebut.
Ketujuh, UU No 2/2002 tentang Polri telah menetapkan bahwa Polri memiliki fungsi manajemen kebijakan teknis yang utuh, mulai dari fungsi perumusan, penetapan, penyelenggaraan/pelaksanaan, dan pengendalian di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam konteks keamanan dalam negeri.
Namun untuk kewenangan perumusan dan penetapan kebiiakan umum, tidak diberikan oleh UU Polri kepada institusi Polri melainkan kepada Presiden yang dibantu oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
“Dalam Pasal 38 ayat (1) UU Polri diatur bahwa Kompolnas bertugas salah satunya untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa kebijakan umum atau dalam bahasa UU Polri disebut sebagai arah kebijakan, kewenangan penetapannya ada pada Presiden,” ujarnya menjelaskan.
Selanjutnya dirinya menyebut dalam Pasal 5 Perpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kompolnas telah diatur bahwa *Dalam menjalankan tugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri, Kompolnas mengusulkan arah kebijakan strategis Polri. Arah kebjakan dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis Polri. Penyusunan arah kebijakan Polri dilakukan bersama dengan Polri*.
“Berdasarkan hal tersebut telah jelas dan tegas bahwa UU Polri beserta peraturan pelaksanaannya telah menetapkan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan keamanan dan ketertiban masyarakat,” tambahnya.
Terakhir, dirinya menyimpulkan bahwa konstruksi pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang keamanan dalam negri adalah sebagai berikut:
a) Presiden : menetapkan arah kebijakan Polri (kebijakan umum);
b) Kompolnas : menyusun arah kebijakan Polri bersama dengan Polri, kemudian Kompolnas mengusulkan arah kebijakan Polri tersebut kepada Presiden.
c) Polri : menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis Polri sesuai arah kebijakan Polri yang ditetapkan Presiden.
Dengan demikian, apabila DKN yang akan menetapkan kebijakan dan Staf DKN yang akan merumuskan rancangan kebijakan di bidang keamanan nasional yang secara substansi berurusan dengan urusan pemerintahan di bidang keamanan, maka hal ini jelas bertentangan dengan tugas dan fungsi Polri yang telah diatur dalam UU Polri.
“Terlebih lagi bidang keamanan nasional yang akan ditangani masih berada dalam wilayah abu-abu (grey area), sehingga Polri sudah memang semestinya keberatan atau menolak Perpres DKN dan tentu apabila dipaksakan dapat mengganggu sistem kelembagaan keamanan dalam negeri yang telah ada. Sehingga keberadaan draft PERPRES tentang DKN sama sekali tidak ada urgensi dan manfaatnya”, sehingga perlu dihentikan pembahasanya atau dihentikan penerbitannya,” pungkasnya.
